JAKARTA - HUMAS, Delagasi Hoge Raad Kerajaan Belanda dan Tim SSR kembali mengunjungi MA RI pada Selasa, 13 Januari 2014. Kunjungan yang dipimpin oleh Panitera Hoge Raad Kerajaan Belanda diterima langsung oleh Ketua MA dan jajaran pimpinan di ruang rapat Ketua MA. Pertemuan siang ini merupakan tindak lanjut kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) yang telah lama terjalin antara lembaga-lembaga di Indonesia dan di Belanda. Dalam pembicaraan yang berlangsung santai ini dibahas mengenai bentuk kerja sama yang akan disusun antara Hoge Raad Kerajaan Belanda dan MA RI. Sebelumnya, Ketua Dewan SSR mengunjungi Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Diklatkumdil) MA untuk menanam pohon dan melihat sarana dan prasarana yang tersedia. "Kami cemburu melihat gedung yang dimiliki MA,para pengajarnya dan juga kurikulum pelatihannya" ujar Ketua Dewan SSR, Rosa Jansen. Sementara Ketua MA dalam ucapan selamat datangnya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasinya atas kerja sama yang terjalin selama ini. Ketua MA, DR. H.M Hatta Ali, SH., MH memaparkan langkah dan kebijakan MA dalam melakukan perubahan dan peningkatan peradilan di Indonesia. Diantaranya melalui sistem kamar dan layanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dimana masyarakat dapat mengekases informasi pengadilan secara online. "Sampai saat ini, MA telah mengunduh 1.200.000 putusan di direktori putusan" tegasnya lagi. Dalam hal pelatihan dan pengembangan sumber daya peradilan, MA memaksimalkan peran diklat. "Bahkan dalam waktu dekat, tanggal 15-17 Januari 2015 ini, MA menjadi tuan rumah pelatihan hakim dan staf pengadilan negara ASEAN " ungkapnya. Usai melakukan pertemuan ramah tamah selama 40 menit, delegasi Hoga Raad melakukan kunjungan ke bagian kepaniteraan untuk melihat bagaiamana proses berjalannya perkara di MA (Business Process). Pertemuan akan dilanjutkan sore nanti pukul 16.00 WIB dengan agenda Peluncuran Program Judicial Sector Support Program (JSSP).

Bandung, Jawa Barat – Humas : Setelah Mahkamah Agung RI mengumumkan pelamar Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 292 pada tanggal 21 November 2014, pada hari ini (Kamis, 04/11) Secara serentak di 21 Wilayah Pengadilan Tingkat Provinsi. MA menyelenggarakan seleksi ujian tes tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tipikor bagi pelamar yang di nyatakan lulus administrasi. Bagi mereka yang lulus seleksi tertulis ini nantinya berhak mengikuti tahapan berikutnya, yaitu profile assessment dan wawancara.

Hari ini sebanyak 307 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor mengikuti ujian tes tertulis yang di selenggarakan oleh Mahkamah Agung RI yang tersebar di 21 Pengadilan Tingkat Banding di antaranya wilayah Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh 5 Peserta (PT. 3, PN. 2), PT Medan 13 Peserta (PT. 2, PN. 11), PT Padang 16 Peserta (PT. 6, PN. 7), PT Pekanbaru 21 Peserta (PT. 5, PN. 16), PT Palembang 13 Peserta (yang ikut ujian pelamar dari PT Jambi, PT. 2, PN. 2, dari PT Bangka Belitung 2 Peserta dari PN, dan dari PT Palembang PT. 4, PN. 3), PT Bengkulu 11 Peserta (PT. 2, PN. 9), PT Tanjung Karang 25 Peserta (PT. 5, PN. 20), PT Banten 5 Peserta (PT. 2, PN. 3), PT Jakarta 35 Peserta (PT. 14, PN. 21), PT Semarang 23 Peserta (PT. 5, PN. 18), PT Yogyakarta 17 Peserta (PT. 5, PN. 12), PT Surabaya 13 Peserta (yang ikut ujian pelamar dari PT Samarinda 1 Peserta dari PN, dan dari PT Surabaya PT. 9, PN. 3), PT Banjarmasin 7 Peserta (PT. 1, PN. 6), PT Palangkaraya 6 Peserta (PT. 5, PN. 1), PT Makassar 25 Peserta (yang ikut ujian pelamar dari PT Kendari, PT. 1, PN. 2, dari PT Gorontalo 1 Peserta dari PN, dari PT Ambon PT. 2, PN. 1 dan dari PT Makassar PT. 9, PN. 9), PT Mataram 17 Peserta (yang ikut ujian pelamar dari PT Denpasar, PT. 2, PN. 2, Pelamar dari PT Kupang PT. 1 dan dari PT Mataram PT. 6, PN. 6), PT Palu 12 Peserta (PT. 3, PN. 9), PT Manado 9 Peserta (PT. 3, PN. 6), Maluku Utara 6 Peserta (PT. 2, PN. 4) dan terakhir PT Jayapura 9 (PT. 2, PN. 7) Peserta.

Untuk Wilayah Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat. Penyelenggaraan Ujian Tes Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap VI Tahun 2014. secara resmi dibuka oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Moerino, SH. (sebagai Ketua Pelaksana Panitia Daerah) dengan didampingi Pansek PT Bandung H. Ade Usman, SH., MH. Dan Ketua Tim Pengawas dari MA Panitera Pengganti/ Asisten Pidana A. Bondan, SH., MH.

Peserta Ujian Cakim Ad Hoc Tipikor yang hadir sebanyak 21 peserta antara lain Pelamar untuk Tingkat Pertama 12 Peserta dan Pelamar Tingkat Banding 9 Peserta dari Bandung. Ujian Tertulis ini pada sesi pertama di mulai pada pukul : 08.30 s/d 10.30 WIB dan untuk sesi kedua di mulai pukul 11.00 s/d selesai.

Hadir pada saat pembukaan para Kasub PT, dan Tim Pengawas dari MA Dodo Surganda, SH., M. Pd. Kabag Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Perencanaan dan Devi Sugara Staf pada Biro Hukum dan Humas. Serta para Panitia Pusat dan Daerah.

Bertempat di ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Cibadak, hari Jumat, 10 Oktober 2014 pukul 10.00 WIB, Ketua Pengadilan Negeri Cibadak TAFSIR SEMBIRING MELIALA, S.H.,M.Hum.melantik dan mengambil sumpah H.TRI WIDODO, SH., MH Sebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cibadak, acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Negeri Cibadak, Para Hakim  Pengadilan Negeri Cibadak, Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Cibadak.

Pengadilan Negeri Cibadak telah menerima pelimpahan perkara atas nama SEYED HASHEM MOOSAVIPOUR bin SAYED ABDOLLAH  berdasarkan Surat pelimpahan perkara kepala kejaksaan Negeri Cibadak Nomor : B-256/0.2.32./Epj.2/08/2014 tanggal 8 Agustus 2014. Berkas tersebut diregister dibawah Nomor 258/Pid.Sus/2014/PN Cbd

Persidangan dipimpin oleh TAFSIR SEMBIRING MELIALA, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis,JAN OKTAVIANUS, SH,dan ANAK AGUNG OKA PARAMA B.GOCARA.SH.MH sebagai hakim-hakim anggota dibantu oleh SUGANDI sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan penetapan Nomor 258/Pen.Pid.Sus/2014/PN Cbd tertanggal, 2 September 2014.

Penuntut Umum mendakwa Terdakwa  SEYED HASHEM MOOSAVIPOUR dengan dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan Subsidair : Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Persidangan pertama digelar pada tanggal 02 September 2014 dengan acara persidangan pembacaan dakwaan oleh Penuntut umum yang diwakili oleh NI MADE WARDANI,SH, Dkk. SEYED HASHEM MOOSAVIPOUR didampingi oleh Saprudin,SH,Dkk, sebagai Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0136/SK-PID/ SP/VIII-2014.

Persidangan selanjutnya dilakukan pada hari Kamis, tanggal 09 September 2014 dengan acara Eksepsi .