Bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Cibadak, Ketua Pengadilan Negeri Cibadak  TAFSIR SEMBIRING MELIALA, S.H.,M.Hum.melantik Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Cibadak H.M.BAIDHOWI LUTTFI,S.Psi,SH.. Beliau yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Urusan Umum  menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Cibadak.

 Dalam sambutan upacara pelantikan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Cibadak menyampaikan bahwa proses alih tugas atau mutasi seorang pejabat dalam suatu organisasi adalah merupakan hal yang biasa. Tujuannya dalam rangka pembinaan sumber daya manusia. Lebih lanjut Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibadak mengingatkan agar dalam menjalankan tugas sehari-hari supaya sistem koordinasi berjalan dengan baik.

Pelabuhanratu, Jumat 06 Juni 2014 Pengadilan Negeri Cibadak mendapatkan kunjungan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat MOERINO, S.H.beserta rombongan pembinaan bidang teknis dan administrasi.Wakil Pengadilan Tinggi Jawa Barat memberikan arahan dan supervisi mengenai teknis peradilan beserta solusi permasalahan yang kerap terjadi di Pengadilan tingkat pertama mulai dari sosialisasi kode etik dan pedoman perilaku hakim, perlunya mediasi pra peradilan, temuan-temuan yang berkaitan dengan teknis peradilan dan disiplin kerja aparatur peradilan.

JAKARTA-HUMAS, Pemberitaan oleh media massa telah mampu mendorong masyarakat semakin `melek hukum` melalui informasi yang diperoleh terhadap jalannya proses peradilan. Secara tidak langsung hal tersebut merupakan upaya untuk mengedukasi serta menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Media massa sekaligus menjalankan perannya sebagai mata dan telinga masyarakat, serta sebagai bentuk kontrol sosial, terhadap jalannya proses peradilan.Dilandasi hal tersebut, Badan Pelatihan Pengembangan Pendidikan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA menyelenggarakan Seminar Peran Media, Opini Publik dan Independensi Yudisial pada Kamis, 22 Mei 2014. Bertempat di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, acara seminar dibuka langsung oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial. Seminar ini menghadirkan narasumber Prof.Dr.Bagir Manan, SH.,MCL , Dr.Salman Luthan, SH.,MH, Prof.Dr.Indriyanto Seno Adji, SH., MH dengan moderator Dr.Ridwan Mansyur, SH.,MH.Dalam sambutan pembukaannya, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Suwardi, SH.,MH menyatakan ketertarikannya atas seminar ini, " Topik seminar ini begitu aktual, karena menyangkut masalah keterkaitan antara peran media massa. Pembentukan opini publik di satu pihak dengan penegakan prinsip independensi judisial di pihak yang lain"Lebih lanjut dikatakan bahwa beberapa tahun terakhir pemberitaan media massa terhadap jalannya proses peradilan cenderung seolah-olah telah menjatuhkan putusan dengan caranya sendiri. Padahal realitanya, belum terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Opini publik yang dibangun oleh media massa tanpa disertai substansi masalah, validasi, dan akurasi informasi terkait, cenderung akan menyesatkan masyarakat terhadap kedudukan dan peran lembaga peradilan. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat membawa intervensi terhadap prinsip independensi judisial. Prinsip independensi judisial merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan peradilan. Setiap hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak boleh berada dalam situasi tertekan, tersandera, atau diintervensi oleh pihak manapun.Melalui seminar ini diharapkan akan didapat keselarasan antara media massa dan pengadilan. Bagaimana idealnya pemberitaan media massa terhadap proses pengadilan yang sedang berjalan. Tentunya dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku. Seminar ini dihadiri oleh para Hakim Agung, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama wilayah Jabodetabek. (Ifh/humas)

JAKARTA | (22/4) Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono,  mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang menawarkan bantuan “memenangkan” perkara di Mahkamah Agung. Soeroso memastikan  tawaran bantuan untuk mengurus perkara adalah modus penipuan yang menyasar para pihak yang sedang berperkara di MA. Untuk memuluskan aksinya, sang penipu mengaku panitera pengganti  yang menangani perkaranya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, modus terakhir ini sang Penipu pun membuat rekening bank dengan identitas palsu atas nama panitera pengganti yang bersangkutan.Soeroso menyampaikan hal tersebut Senin sore (21/04) di ruang kerjanya, setelah menerima laporan, Victor Togi Rumahorbo, salah seorang panitera pengganti yang namanya disalahgunakan. Sang penipu, kata Panitera, menghubungi pihak dalam perkara 643 PK/PDT/2013 dengan  mengaku panitera pengganti yang menangani perkara tersebut. Ia  berjanji  akan membantu untuk memenangkan perkara di MA.  Selanjutnya, sang penipu menghubungi kembali korban dan menyampaikan bahwa perkaranya telah diputus sesuai “keinginan”. Untuk meyakinkan korban, si Penipu memberikan selembar kertas  seolah dokumen resmi MA. Dalam “dokumen jadi-jadian” tersebut ada informasi mengenai identitas perkara dan amar putusan. Dibawah dokumen tersebut ada tanda-tangan  hakim ketua dan panitera pengganti dengan setempel di bagian tanda tangan ketua majelis.

Karena telah berhasil membantu,  si Penipu pun meminta imbalan sejumlah uang.  Si penipu sudah mempersiapkan sebuah rekening  di Bank BNI dengan identitas palsu atas nama Victor Togi Rumahorbo dengan nomor rekening  031099860. Ia meminta korban untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening tersebut,  korban pun terperdaya.“Salah seorang korban telah menyetor uang lima puluh juta ke rekening tersebut pada tanggal 7 April 2014”, ujar Panitera MA sambil menunjukkan fotokopi bukti transfer.Menurut Panitera, selain Victor Togi Rumahorbo,  Hakim Agung Habiburrahman  juga menjadi korban pencatutan namanya.“Dia pun sudah membuat sebuah rekening BNI Nomor 0320106344 atas nama Habiburrahman, dan kami ditunjukkan bukti bahwa telah ada yang menjadi korban dengan mengirimkan ke nomor rekening tersebut uang lima puluh juta rupiah”, papar Panitera MA. Menyikapi kasus penipuan tersebut, Panitera Mahkamah Agung memberikan tips agar masyarakat terhindar dari penipuan.1.    Jangan Percaya Rayuan Mengurus PerkaraMenurut Panitera,  MA dalam memeriksa perkara berdasarkan hukum dan keadilan. Tidak ada fihak manapun yang bisa mengintervensi MA dalam  mengadili perkara. Jika ada oknum yang mengaku bisa membantu memenangkan perkara di MA, bisa dipastikan itu adalah Penipu. Jangan percaya pada jani dan rayuannya.“Siapapun Dia, jika berjanji akan memenangkan perkara pasti ia penipu”, tegas Panitera.  Panitera menegaskan bahwa tanpa “diurus” jika menurut hukum seseorang di pihak yang benar, maka perkaranya akan dimenangkan.2.    Mendasarkan Informasi di Sistem Informasi Kepaniteraan MAMahkamah Agung memiliki sistem informasi berbasis website untuk menyajikan informasi kepada publik. Untuk informasi penanganan perkara publik bisa mengakses di website http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara. Sedangkan untuk informasi putusan, publik bisa mengakses di website http://putusan.mahkamahagung.go.id .  Mahkamah Agung tidak memberikan informasi cetak kepada pihak yang diambil dari kedua sistem informasi tersebut.Dalam kasus yang dilaporkan oleh Victor Togi, berdasarkan “dokumen jadi-jadian” perkara 634 PK/PDT/2013 telah diputus  pada tanggal 26 Maret 2014 dengan amar kabul. Ketika dibuka di website, perkara tersebut ternyata masih dalam pemeriksaan majelis.“jika ada kasus serupa, diharap masyarakat melakukan pengecekan di website kepaniteraan”, ungkap Panitera.3.    Dokumen Resmi Pengadilan Disampaikan oleh Petugas PengadilanPanitera MA mengingatkan bahwa semua dokumen resmi pengadilan seperti relas pemberitahuan, salinan putusan, petikan putusan disampaikan oleh petugas pengadilan.  Mahkamah  Agung tidak melakukan komunikasi langsung dengan pihak berperkara terkait pengiriman dokumen tersebut.Jika ada yang mengaku petugas pengadilan yang hendak menyampaikan dokumen, untuk kehati-hatian agar petugas tersebut diminta menunjukkan identitas kepegawaian bahwa dirinya adalah petugas pengadilan.4.    Laporkan ke MA jika ada Oknum dan Dokumen yang MencurigakanJika ada oknum yang menawarkan jasa memenangkan perkara di Mahkamah Agung, atau membawa dokumen yang berisi informasi perkara dengan meminta sejumlah uang agar melaporkan ke Mahkamah Agung. Nomor telpon yang bisa dihubungi adalah  021-3843348, 3810350, 3457661 atau fax 021-3842680 atau email  kekepaniteraan.mari@gmail.com. [an]