form pengaduan

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Cibadak kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi, dapat menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Cibadak dan Pengadilan Negeri Cibadak akan berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik.

Cara Menyampaikan Pengaduan ke Pengadilan Negeri Cibadak

A. Secara lisan

Masyarakat dapat datang langsung ke Meja Informasi di kantor Pengadilan Negeri Cibadak yang bertempat di Jln.Jend.Sudirman Blok Jajaway No.02 Palabuhanratu-Kab.Sukabumi  dan menyampaikan pengaduan. Atau melalui Telepon 0266-431666

B. Secara tertulis

1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan, dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, dengan cara diantar langsung, atau dikirim melalui Fax. 0266- 431667, Atau melalui email di info@pn-cibadak.go.id.

2. Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan. 

Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Negeri Cibadak

1. Pengadilan Negeri Cibadak akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.

2. Pengadilan Negeri Cibadak akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.

3. Pengadilan Negeri Cibadak akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis.

4. Pengadilan Negeri Cibadak hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor.

 

HAK-HAK PELAPOR DAN TERLAPOR BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 076/KMA/SK/VI/2009

 

Pelapor adalah individu atau kelompok atau instansi yang menyampaikan pengaduan kepada Lembaga Peradilan

Terlapor adalah aparat atau unit kerja pada Lembaga Pengadilan yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, penyimpangan atau pelanggaran perilaku

Hak Pelapor :

  1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya
  2. Mendapatkan kesempatan untukdapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun
  3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkannya
  4. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan 

Hak Terlapor :

  1. Membuktikan bahwa dia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti yang lain
  2. Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya

Hak Mahkamah Agung dan Badan Peradilan :

  1. Merahasiakan kesimpulan dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan kepada pihak Terlapor, Pelapor, dan pihak-pihak lain selain kepada Pejabat yang berwenang mengambil keputusan;
  2. Menentukan jangka waktu yang memadai untuk menangani suatu pengaduan berdasarkan tingkat kesulitan penanganan dalam hal jangka waktu yang ditetapkan;

Syarat dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan :

A. Disampaikan secara Tertulis

  1. Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh Pelapor;
  2. Pelapor dianjurkan untuk menggunakan formulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. Meskipun demikian, pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus tersebut tetap akan diterima dapat ditindaklanjuti;
  3. Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, Petugas di Mahkamah Agung atau Pengadilan akan membantu menuangkan pengaduan yang ingin disampaikan Pelapor secara tertulis dalam formulir khusus pengaduan.

B. Menyebutkan Informasi yang Jelas

1. Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, Pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai :

  1. Identitas Aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau pengadilan tempat Terlapor bertugas;
  2. Perbuatan yang dilaporkan;
  3. Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara;
  4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.

2. Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya. Namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitas akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

 

ALUR JANGKA WAKTU PENERIMAAN PENGADUAN

ALUR PENANGANAN PENGADUAN MELALUI SMS

STATISTIK PENGADUAN

PENGADILAN NEGERI CIBADAK TAHUN 2014

No

MATERI PENGADUAN

MASUK

DITERUSKAN KE PENGADILAN TINGGI

KETERANGAN

1.

Pelangggaran Terhadap Kode Etik dan/atau pedoman perilaku Hakim

0

 

2.

Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan

0

0

 

3.

Pelangaran Sumpah Jabatan

0

0

 

4.

Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS

0

0

 

5.

Perbuatan Tercela

0

0

 

6.

Pelanggaran Hukum Acara

0

0

 

7.

Mal Administrasi

0

0

 

8.

Ketidakpuasan Pelayanan Publik

0

0                                                            

                    

Total

Nihil

Nihil  

 

 

 

STATISTIK PENGADUAN

PENGADILAN NEGERI CIBADAK TAHUN 2013

No

MATERI PENGADUAN

MASUK

DITERUSKAN KE PENGADILAN TINGGI

KETERANGAN

1.

Pelangggaran Terhadap Kode Etik dan/atau pedoman perilaku Hakim

0

 

2.

Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan

0

0

 

3.

Pelangaran Sumpah Jabatan

0

0

 

4.

Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS

0

0

 

5.

Perbuatan Tercela

0

0

 

6.

Pelanggaran Hukum Acara

0

0

 

7.

Mal Administrasi

0

0

 

8.

Ketidakpuasan Pelayanan Publik

0

0                                                            

                    

Total

Nihil

Nihil  

 

 

STATISTIK PENGADUAN

PENGADILAN NEGERI CIBADAK TAHUN 2012

No

MATERI PENGADUAN

MASUK

DITERUSKAN KE PENGADILAN TINGGI

KETERANGAN

1.

Pelangggaran Terhadap Kode Etik dan/atau pedoman perilaku Hakim

0

 

2.

Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan

0

0

 

3.

Pelangaran Sumpah Jabatan

0

0

 

4.

Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS

0

0

 

5.

Perbuatan Tercela

0

0

 

6.

Pelanggaran Hukum Acara

0

0

 

7.

Mal Administrasi

0

0

 

8.

Ketidakpuasan Pelayanan Publik

0

0

 

Total

Nihil

Nihil

 

STATISTIK PENGADUAN

PENGADILAN NEGERI CIBADAK TAHUN 2011

No MATERI PENGADUAN MASUK

DITERUSKAN KE PENGADILAN TINGGI

KETERANGAN
1. Pelangggaran Terhadap Kode Etik dan/atau pedoman perilaku Hakim       
     0                                   0                                
2. Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan 0 0  
3. Pelangaran Sumpah Jabatan 0 0  
4. Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS 0 0  
5. Perbuatan Tercela 0 0  
6. Pelanggaran Hukum Acara 0 0  
7. Mal Administrasi 0 0  
8. Ketidakpuasan Pelayanan Publik 0 0  
Total Nihil Nihil