RAPAT BULAN MEI 2019 DI PENGADILAN NEGERI CIBADAK

Kamis 16 Mei 2019, Pengadilan Negeri Cibadak Mengadakan Rapat rutin bulanan yang dihadiri Oleh Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera , Panitera Pengganti, Cakim, dan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Cibadak.

Dalam rapat bulan Mei 2019 ini dibahas beberapa agenda diantaranya :

1. Tindak Lanjut Memorandum Ketua Pengadilan Tinggi Bandung  NO:W11.U/1846/KP.02.2/V.2019

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibadak  MATEUS SUKUSNO AJI,SH.M.Hum. Dalam pembahasan  tindak lanjut memorandum Ketua Pengadilan Negeri Bandung menyampaikan beberapa hal di antaranya :

  • Perintah Ketua Pengadilan Negeri Bandung  kepada Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan untuk melakukan Pengawasan dan Monitoring terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
  • Melakukan Pengawasan dan monitoring terhadap penyelesaian perkara
  • Melakukan Pengawasan dan monitoring terhadap kode etik hakim, panitera dan aturan Disiplin seluruh pegawai, agar seluruhnya menjalankan sesuai tupoksinya masing-masing.

2. Agenda Pembahasan Hasil Pengawasan Bidang.

Dalam agenda ini dibahas hasil pengawasan bidang masing-masing yang telah dilakukan para hakim selaku pengawas bidang, ringkasan hasil pengawasan bidang tersebut diantaranya :

  • Kepaniteraan Pidana : Upaya hukum masih meiliki status merah.
  • Kepaniteraan Perdata : Pendftaran Perkara sudah sepenuhnya melalui PTSP
  • Kepaniteraan Hukum : Sejauh ini tidak ditemukan kendala pada bagian hukum
  • Sub bagian PTIP : Membutuhkan Genset sebagai solusi jika terjadi pemadaman listrik berdurasi lama
  • Sub bagian kepegawaian dan Ortala :Sejauh Ini Tidak ditemukan kendala
  • Sub bagian Umum dan keuangan :Untuk Pelaporan Realisasi keuangan Lebih diperhatikan waktu pelaporannya

3. Agenda Pembahasan Implemantsi SIPP

Hakim DJOKO WIRYONO B.SARWOKO,SH.yang  sebagai Satgas SIPP di pengadilan Negeri Cibadak menekankan bebrapa kendala dan tunggakan-tunggakan data yang harus segera dilengkapi pada SIPP. Hingga saat ini Pengadilan Negeri Cibadak Berada pada peringkat ke-19 dalam implementasi SIPP.