JADWAL SIDANG
Informasi mengenai Jadwal Sidang yang akan dilaksanakan hari ini
Info Tilang
Informasi mengenai jumlah denda dll. diupdate pada Hari Jumat Pukul 08.00 WIB sesuai PERMA No.12 Tahun 2016. Cari nomor tilang
Cek Tilang
Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Elektronik (ERATERANG)
Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
BERITA PN CIBADAK
Kamis, 19 Februari 2026. Dalam rangka mengisi Bulan Suci Ramadhan dengan kegiatan yang penuh makna, Pengadilan Negeri Cibadak melaksanakan kegiatan Mengaji Bersama yang diikuti oleh seluruh pegawai.
LanjutLatest Post
- Feb 19, 2026
- Feb 13, 2026
- Feb 02, 2026
- Jan 28, 2026
KEGIATAN PN CIBADAK
Bertempatkan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Cibadak, Pengadilan Negeri Cibadak menyelenggarakan Rapat Evaluasi Kinerja, Rapat Pembinaan Kepegawaian, serta Rapat Evaluasi Anggaran periode Januari 2026.
LanjutLatest Post
- Feb 26, 2026
- Feb 19, 2026
- Feb 12, 2026
- Feb 12, 2026
PENGUMUMAN PN CIBADAK
-------------------------------------------------------------------------------
LanjutLatest Post
- Dec 18, 2025
- Dec 12, 2025
- Dec 03, 2025
- Nov 11, 2025
Berita Mahkamah Agung
Pengumuman Mahkamah Agung
Berita Badilum
MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Klik Link Berikut Untuk Detail Informasi
: TINDAK LANJUT 3 TERENDAH SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) 2025
& LAPORAN PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN MASYRAKAT TRIWULAN IV 2025
Klik Link Berikut Untuk Detail Informasi:
TINDAK LANJUT 3 TERENDAH SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) 2025
& LAPORAN PELAKSANAAN SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN IV 2025
INFORMASI PENGAMBALIAN SISA PANJAR LEBIH DARI 6 BULAN
Para Pihak yang namanya tercantum dalam daftar di atas diharapkan segera mengambil sisa uang panjar perkaranya dengan datang ke Pengadilan Negeri Cibadak, Apabila sisa Uang Panjar Perkara tidak diambil dalam jangka Waktu 6 (Enam) Bulan sejak Putusan, maka uang tersebut akan disetorakan ke Kas Negara ( Pasal 1948 KUH Perdata) sebagai Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP)
