JADWAL SIDANG
Informasi mengenai Jadwal Sidang yang akan dilaksanakan hari ini
Info Tilang
Informasi mengenai jumlah denda dll. diupdate pada Hari Jumat Pukul 08.00 WIB sesuai PERMA No.12 Tahun 2016. Cari nomor tilang
Cek Tilang
Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Elektronik (ERATERANG)
Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
BERITA PN CIBADAK
Kamis, 12 Desember 2024. Bertempatkan di Sidang Utama Pengadilan Negeri Cibadak telah dilaksanakan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Panitera Pengadilan Negeri Cibadak Bapak
LanjutLatest Post
- Dec 12, 2024
- Oct 01, 2024
- Sep 25, 2024
- Aug 29, 2024
KEGIATAN PN CIBADAK
Senin, 6 Januari 2025. Bertempatkan di Sidang Medias Pengadilan Negeri Ciabadak telah dilaksanakan kegiatan Rapat Evluasi dan Reviu IKU Tahun 2025, Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak dan dihadiri oleh Tim Penyusunan SAKIP Pengadilan Negeri Cibadak.
LanjutLatest Post
- Jan 06, 2025
- Jan 02, 2025
- Jan 02, 2025
- Dec 19, 2024
PENGUMUMAN PN CIBADAK
Latest Post
- Dec 31, 2024
- Dec 24, 2024
- Dec 18, 2024
- Sep 25, 2024
Berita Mahkamah Agung
Pengumuman Mahkamah Agung
Berita Badilum
MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Klik Link Berikut Untuk Detail Informasi
: TINDAK LANJUT 3 TERENDAH SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) 2024
& LAPORAN PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN MASYRAKAT TRIWULAN III 2024
Klik Link Berikut Untuk Detail Informasi:
TINDAK LANJUT 3 TERENDAH SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) 2024
& LAPORAN PELAKSANAAN SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN III 2024
INFORMASI PENGAMBALIAN SISA PANJAR LEBIH DARI 6 BULAN
Para Pihak yang namanya tercantum dalam daftar di atas diharapkan segera mengambil sisa uang panjar perkaranya dengan datang ke Pengadilan Negeri Cibadak, Apabila sisa Uang Panjar Perkara tidak diambil dalam jangka Waktu 6 (Enam) Bulan sejak Putusan, maka uang tersebut akan disetorakan ke Kas Negara ( Pasal 1948 KUH Perdata) sebagai Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP)
